Menguji Ketepatan Penggunaan Konsepsi Impossibility of Performance oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Penolakan Pelaksanaan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024

Abstract

This study analyzes the appropriateness of applying the concept of Impossibility of Performance (IoP) by the Independent Election Commission (Komisi Independen Pemilihan, KIP) of Aceh Barat Daya in rejecting the implementation of the re-vote (pemungutan suara ulang, PSU) recommended by the Election Supervisory Committee (Bawaslu) during the 2024 General Election. Using a normative juridical method with a statutory approach, this study examines relevant legal instruments, Constitutional Court decisions, and legal doctrines related to the enforcement of administrative electoral law. The findings indicate that the application of the IoP principle by KIP Aceh Barat Daya was legally inaccurate, as there was no factual or legal condition that met the criteria established in Constitutional Court Decision No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Consequently, the use of IoP in this context reflected a misinterpretation of legal impossibility, which potentially weakens public trust in the fairness of electoral law enforcement. The study contributes to the strengthening of the legal framework and institutional accountability in Indonesia’s electoral management bodies.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketepatan penerapan konsepsi Impossibility of Performance (IoP) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menolak pelaksanaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Pemilu Tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, penelitian ini mengulas instrumen hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip IoP oleh KIP Aceh Barat Daya tidak tepat secara yuridis, karena tidak terdapat kondisi faktual maupun hukum yang memenuhi unsur ketidakmungkinan pelaksanaan sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Penggunaan IoP dalam konteks ini menunjukkan kekeliruan penafsiran terhadap konsep ketidakmungkinan hukum, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan pemilu. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum dan akuntabilitas kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.